0
0 DETIKUTAMA.COM//JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pemerintah segera menyiapkan dan mendukung proses transisi pemerintahan ke presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 yakni, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Tim Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Taufan Rahmadi mengungkapkan, di dalam beragam kesempatan baik Prabowo Subianto ataupun Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih telah menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan program-program strategis yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi.
“Oleh karena itu di masa transisi pemerintahan baru memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kelancaran kebijakan pemerintah. Ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan,” kata Taufan Rahmadi, Selasa 23 April 2024.
Langkah tersebut, lanjut Taufan, antara lain koordinasi antara tim transisi, akselerasi kebijakan, konsolidasi kelembagaan, dan komunikasi publik yang efektif.
Kemudian langkah berikutnya dilakukan upaya Stabilitas ekonomi, Penguatan diplomasi, Reformasi struktural, dan Kontinuitas layanan publik.
1. Koordinasi antara tim transisi :
“Harus dibentuk tim transisi yang terdiri dari anggota-anggota dari kedua pihak untuk memastikan transfer kekuasaan yang lancar dan efisien,” kata Taufan.
Untuk akselerasi kebijakan, lanjut Pakar Strategi Pariwisata Nasional ini, kedua pihak harus melakukan langkah percepatan dari kebijakan-kebijakan yang ada untuk menentukan keberlanjutan, sinkronisasi kebijakan yang diperlukan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan baru.
“Sedangkan konsolidasi kelembagaan untuk memastikan integritas dan kinerja lembaga-lembaga pemerintah dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan,” sambungnya.
Pria peraih penghargaan Tourism Inspirational Figure 2022 ini menegaskan, pemerintahan berikutnya harus bisa menciptakan komunikasi publik yang efektif. Hal ini untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik tentang rencana dan tujuan pemerintahan baru.
“Tidak hanya itu, pemerintahan baru diharuskan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti memperkuat kepercayaan investor dan menjaga inflasi serta tingkat pengangguran,” tuturnya.
Selain itu, tambah Taufan, diharapkan pemerintah baru melakukan penguatan diplomasi, yakni dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional dan regional.
“Dan tak kalah penting reformasi struktural. Yaitu dengan Melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Ditambah adanya jaminan kontinuitas pelayanan publik yang berkualitas selama masa transisi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik,” terang Taufan.
Langkah-langkah ini, menurut Taufan akan membantu memastikan bahwa masa transisi pemerintahan baru berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi Indonesia.
Sedangkan khusus dibidang Pariwisata, di masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, beberapa kebijakan pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus. Antara lain kontinuitas program pariwisata unggulan, promosi pariwisata, investasi infrastruktur, pengembangan destinasi baru, pengelolaan lingkungan dan budaya, pelatihan tenaga kerja, dan keamanan wisatawan
“Kelangsungan program-program pariwisata unggulan yang telah diluncurkan sebelumnya, seperti 5 Destinasi Pariwisata Superprioritas, pengembangan KEK pariwisata, ataupun dana abadi pariwisata (Indonesia Tourism Fund) harus dipastikan akan terus berjalan,” kata Taufan.
Taufan melanjutkan, promosi pariwisata juga harus ditinjau dan diperbarui baik pariwisata domestik dan internasional untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. selain itu, investasi dalam infrastruktur pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya harus diperhatikan.
Tidak berhenti disini, Taufan mengingatkan perlunya pengembangan destinasi baru. Yakni dengan mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi pariwisata baru yang memiliki potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Tentu saja harus diiringi dengan kebijakan dan program untuk melindungi lingkungan dan warisan budaya, serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan,” sambungnya.
Meningkatkan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan juga diperlukan. Tak kalah penting, memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan promosi pariwisata, termasuk melalui kemitraan publik-swasta (PPP).
“Tidak lupa, kewajiban lainnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan melalui peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Intinya, menjaga kontinuitas dan menyesuaikan kebijakan pariwisata dengan visi pemerintahan baru akan membantu memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan sebagai tahapan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Taufan.(***)
