0
0 DETIKUTAMA.COM//JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 31 Mei 2023 baru sebesar Rp 10,44 triliun atau 31,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,41 triliun.
“Namun demikian, capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga Mei tahun 2022 sebesar 26,47 persen,” demikian Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023, pembahasan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022, dan rencana kerja pemerintah tahun 2024, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27 persen. Dengan tetap fokus pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Sejumlah langkah strategis yang dilakukan diantaranya: meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” tutur Budi Karya.
Adapun rincian realisasi berdasarkan sumber dana: rupiah murni sebesar 31,83 persen dari pagu Rp19,03 triliun, PNBP sebesar 28,42 persen dari pagu Rp 3,55 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 24,13 persen dari pagu Rp 9,03 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 23,52 persen dari pagu Rp1,70 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 39,15 persen dari pagu Rp1,47 triliun.
Menhub mengatakan torehan positif lainnya yaitu terkait raihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Mei 2023 Kemenhub, yang telah melebihi dari target. “Hingga Mei, raihan PNBP dan BLU Kemenhub mencapai 42,55 persen atau Rp. 4,11 triliun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 3,76 triliun,” ujar Budi Karya.
Sedangkan untuk realisasi BLU sebesar Rp 552,70 miliar atau 34,45 persen dari target BLU sebesar Rp1,59 triliun.
Realisasi PNBP per unit eselon 1 tertinggi Sekretariat Jenderal sebesar 58,01 persen, diikuti oleh Ditjen Perhubungan Laut sebesar 47,71 persen, BPTJ sebesar 45,11 persen, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 41,44 persen, Ditjen Perhubungan Udara sebesar 39,12 persen, Ditjen Perkeretaapian sebesar 37,39 persen, dan BPSDM sebesar 34,43 persen.
Selanjutnya, dalam rapat tersebut pimpinan RDP Komisi V DPR RI M Iqbal memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) semester 1 Tahun 2022.
Dia meminta Kemenhub untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tidak terulang kembali.
Pada semester I tahun 2022 capaian progress tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 82,65 persen. Selanjutnya meningkat di semester II tahun 2022 yang mencapai 85,01 persen.
Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses tindak lanjutnya yaitu: menerbitkan surat pemberitahuan terkait LHP BPK RI, memantau tindak lanjut UPT di daerah, membahas intensif tindak lanjut dengan unit kerja eselon 1, memutakhirkan tindak lanjut dengan BPK RI setiap semester.(***)
